Berdasarkan regulasi yang berlaku, sanksi pajak daerah tingkat kabupaten tidak semata-mata langsung dikenakan namun secara aturannya ditagih lewat instrumen Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang sifatnya "dapat" diterbitkan. Disini penulis akan manampilkan satu per satu ayat terkait pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebut saja PP 35.

Namun sebelum itu, penulis mengajak untuk sepakat bahwa cara membaca sebuah aturan tidak bisa hanya 1 ayat saja lalu dapat disimpulkan dengan 1 ayat tersebut, tetapi harus dibaca secara menyeluruh.

Pasal per Pasal di PP 35

Pasal 3 Ayat (3)

Jenis Pajak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:

a. PBB-P2;

b. Pajak Reklame;

c. PAT;

d. Opsen PKB; dan

e. Opsen BBNKB

Pasal 3 Ayat (4)

Jenis Pajak kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Paj ak terdiri atas:

a. BPHTB;

b. PBJT atas: 1. Makanan dan/atau Minuman; 2. Tenaga Listrik; 3. Jasa Perhotelan; 4. Jasa Parkir; dan 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;

c. Pajak MBLB; dan

d. Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 59 Ayat (5)

Kepala Daerah menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) paling lama:

a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1); dan

b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).

Pasal 59 Ayat (6)

Kepala Daerah menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) huruf b sampai dengan huruf d paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.

Pasal 59 ayat (7)

Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD

Pasal 68 ayat (1)

Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) wajib mengisi SPTPD.